Nganjuk – Dunia pendidikan di Kabupaten Nganjuk kembali diguncang kabar tak sedap. Dugaan pungutan liar (pungli) di hampir semua SMP Negeri mencuat, dibungkus rapi dengan berbagai alasan kegiatan sekolah.
Salah satu modus yang mencolok adalah pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS). Harganya mencapai Rp 265.000 per siswa. Secara aturan memang tidak diwajibkan, tapi faktanya, hampir semua guru tetap mengacu pada LKS saat memberi tugas. Mau tak mau, siswa pun terpaksa membeli.
Seorang narasumber berinisial IIN mengungkap, LKS bukan satu-satunya iuran. Masih ada biaya lain seperti PHBN (peringatan hari besar nasional) dan LDKS (latihan dasar kepemimpinan siswa).
“Kalau memang sekolah gratis, mestinya tugas tak perlu mengacu pada LKS. Tapi faktanya, semua tetap menggunakannya,” tegas IIN.
Pihak SMP Negeri 1 Sukomoro saat dikonfirmasi mengakui adanya pembelian LKS, bahkan harga berbeda di tiap tingkat kelas.
“Kelas 8 harga LKS Rp 262.000, mbak,” jawab singkat perwakilan sekolah.
Namun, saat dihubungi via WhatsApp, Kabid SMP Munawir membantah adanya pembelian LKS.
“Tidak ada pembelian LKS, silakan komunikasi dengan Bu Ani,” ujarnya.
Kontradiksi ini membuat orang tua murid semakin geram. Mereka menilai kebijakan sekolah jelas-jelas bertolak belakang dengan program pendidikan gratis yang selalu digaungkan pemerintah. (sr)
