NEWS & ENTERTAINMENT MEDIA

Contact online

Website AG CYBER TV tidak bisa di akses tanpa Javascript
Silahkan Aktifkan Javascript di browser Anda !!Subscribe Us


Semua karya otentik dari AG Cyber TV di proteksi ,
tidak diperbolehkan mengambil sebagian atau keseluruhan isi berita asli karya kami tanpa izin redaksi.

Pengurukan Lahan Pabrik Mainan di Banjardowo Disorot, Diduga Belum Berizin



Lokasi Pengurukan Banjardowo Lengkong

Nganjuk – Aktivitas pengurukan lahan yang tengah berlangsung di Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, menuai perhatian masyarakat. Lokasi yang diduga akan dijadikan pabrik mainan anak tersebut disebut-sebut belum mengantongi izin resmi dari pemerintah setempat.

Sorotan publik makin meningkat setelah beredar sebuah video yang diunggah oleh Budi Santoso pada Selasa (28/5/2025) pukul 12.00 WIB. Dalam video tersebut, terlihat alat berat beroperasi di lokasi proyek, saat petugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Kegiatan ini mendapat reaksi cepat dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Barongan (Barisan Orang Nganjuk). Mereka mempertanyakan kejelasan izin proyek dan mendesak pemerintah bersikap tegas dalam pengawasan proses investasi.

Menanggapi hal itu, Kamis (29/5/2025) Camat Lengkong, Wardoyo, membenarkan bahwa memang ada rencana pembangunan pabrik mainan di wilayahnya. Namun, ia menyebut bahwa informasi yang diterimanya masih bersifat awal dan berasal dari kepala desa setempat.

“Saya sudah menerima informasi dari Pak Kades,” ujar Wardoyo melalui pesan singkat WhatsApp pada Rabu (29/5/2025).

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari DPMPTSP Kabupaten Nganjuk mengenai legalitas pengurukan lahan tersebut.

Dikenal sebagai Kota Angin, Nganjuk memang mulai menarik minat para investor, terutama di sektor industri. Dengan potensi pertanian yang kuat—termasuk sebagai penghasil bawang merah—dan jumlah penduduk yang relatif besar, wilayah ini menjadi sasaran strategis bagi pengembangan usaha.

Meski demikian, masyarakat berharap agar proses investasi berjalan sesuai aturan. Transparansi dan penegakan hukum dari pemerintah daerah menjadi hal penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.


Tim