Pengelolaan Pariwisata Nganjuk Dinilai Gagal, Anggaran Miliaran Belum Berdampak

Kios GOR Sebelum Di Limpahkan Ke Disperindag

Nganjuk,  – Sejumlah obyek wisata dan proyek pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Nganjuk dinilai gagal mencapai hasil yang diharapkan. Meski anggaran daerah telah dikucurkan, hingga kini belum terlihat dampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisata maupun pertumbuhan ekonomi lokal. (25/6/2025)

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah proyek Slumbung, yang kini terhenti total dan dinyatakan gagal dilanjutkan. Tidak ada tindak lanjut meskipun sebelumnya proyek tersebut disebut-sebut sebagai inovasi sektor pariwisata berbasis potensi lokal.

Permasalahan juga terjadi pada kios sisi selatan GOR Bung Karno Nganjuk, yang semula dikelola Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar). Saat berada dalam kendali dinas tersebut, tidak ada perkembangan berarti. Namun, setelah pengelolaan berpindah ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), jumlah pedagang mulai bertambah, menandakan pengelolaan sebelumnya tidak berjalan optimal.

Tak kalah disorot, obyek wisata rintisan Air Merambat Putri Ayu yang berlokasi di wilayah perbukitan Nganjuk juga belum menampakkan aktivitas wisata. Padahal, dana dari APBD telah digunakan untuk pengecoran jalan sepanjang 160 meter oleh Dinas Pekerjaan Umum, serta pembangunan gapura, ruang tiket, dan kantor pengelola dengan total anggaran lebih dari Rp100 juta. Sayangnya, lokasi tersebut masih sepi dan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, obyek wisata Roro Kuning mengalami penurunan drastis dalam jumlah pengunjung. Minimnya inovasi dan pembaruan menjadi penyebab utama. Kondisi ini diperparah dengan kehadiran obyek wisata Jolotundo, yang menjadi pesaing kuat berkat konsep dan daya tarik yang lebih segar serta aktif dipromosikan.

Kegagalan dalam pengelolaan destinasi wisata ini memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas perencanaan, penyerapan anggaran, serta komitmen Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam memajukan sektor pariwisata sebagai sumber potensi ekonomi.

Mengapa berbagai proyek tersebut tidak membuahkan hasil? Jawaban utamanya mengarah pada lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya inovasi dalam konsep pariwisata, serta minimnya pemantauan dan evaluasi pasca-pengucuran anggaran.

Dengan latar belakang tersebut, masyarakat mendesak adanya evaluasi menyeluruh, pembaruan manajemen, dan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digelontorkan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat serta citra pariwisata Nganjuk.